Jakarta, bisnissumsel.com –
Setiap akhir pekan, sudut Taman Rakyat di Shanghai dipenuhi orang tua yang datang membawa misi, mencarikan jodoh untuk anak mereka.
Di sepanjang jalur taman People’s Park, lembaran-lembaran kertas ditempel di payung, tas, hingga dibentangkan di lantai. Isinya detail status anak mereka, mulai dari usia, pekerjaan, tinggi badan, hingga kepemilikan aset. Tak jarang, si anak sendiri tidak tahu datanya dipajang.
Fenomena yang dikenal sebagai ‘marriage market’ atau pasar jodoh ini disebut sudah ada sekitar 20 tahun terakhir. Tak hanya orang tua, agen perjodohan hingga para lajang dari berbagai usia juga ikut meramaikan.
Urgensi para orang tua ini mencerminkan kekhawatiran nasional terkait menurunnya angka pernikahan dan kelahiran di China.
Berdasarkan data terbaru yang dirilis pekan lalu, China mencatat 6,76 juta pernikahan sepanjang 2025. Angka ini naik 10,8 persen dibandingkan 2024 saat mencatat rekor terendah.
Meski begitu, tren kenaikan ini terjadi setelah penurunan selama satu dekade. Jumlah pernikahan tahun lalu masih sekitar setengah dari 12,25 juta pernikahan yang tercatat pada 2015.
Dalam budaya China, pernikahan dan kelahiran masih sangat berkaitan. Sementara itu, angka kelahiran juga jatuh ke rekor terendah, yakni 7,92 juta bayi pada 2025.
Kondisi ini menjadi sorotan karena China tengah menghadapi populasi yang menua dengan cepat.
Dampak Warisan Kebijakan Satu Anak
Di People’s Park, seorang pria lanjut usia menjadi sosok yang cukup dikenal. Awalnya ia datang untuk mencarikan pasangan bagi putrinya. Kini, ia hampir selalu hadir setiap akhir pekan, bahkan membantu orang tua lain memahami pembagian area, seperti untuk lajang muda, lajang lebih tua, hingga mereka yang pernah belajar di luar negeri.
Menurutnya, generasi muda memiliki pandangan berbeda tentang pernikahan, terutama setelah era kebijakan satu anak yang diberlakukan pada 1979 dan berakhir pada 2015.
“Berbeda dengan kami yang tumbuh bersama saudara kandung dan sangat menghargai ikatan keluarga, generasi setelah 1980-an tidak punya ‘aset’ itu. Mereka sangat independen, mungkin itu yang membuat pernikahan sekarang jadi lebih kompleks,” ujarnya, dikutip dari CNA.
Pemerintah China telah meluncurkan berbagai insentif untuk mendorong pernikahan. Sejak Mei 2025, pasangan diperbolehkan mendaftarkan pernikahan di mana saja di seluruh negeri, mengakhiri aturan lama yang mewajibkan pencatatan di kampung halaman.
Sejumlah provinsi juga menawarkan cuti menikah hingga satu bulan serta insentif tunai.
Namun, para ahli mengingatkan kenaikan angka pernikahan belum tentu menjadi titik balik permanen. Bisa jadi, lonjakan tersebut dipengaruhi penundaan pernikahan selama pandemi COVID-19 atau karena 2024 dianggap tahun kurang baik dalam kalender China.
Profesor kebijakan publik dan ilmu sosial dari Hong Kong University of Science and Technology, Stuart Gietel-Basten, mengatakan tren ini perlu diamati lebih lanjut.
“Kita harus berhati-hati melihat kenaikan ini sebagai perubahan besar, atau menganggap kebijakan pernikahan sebagai solusi mujarab,” ujarnya.
Menurutnya, faktor mendasar yang membuat banyak orang enggan menikah belum banyak berubah, seperti pengangguran, jam kerja panjang, mahalnya biaya hidup, harga rumah, hingga tekanan karier dan tanggung jawab merawat orang tua.
“Apa yang akan mengubah jumlah orang yang menikah adalah keseluruhan sistem dalam masyarakat. Ini soal pekerjaan, perumahan, biaya hidup, ekspektasi soal anak dan karier. Jauh lebih besar dari sekadar kebijakan pernikahan,” pungkasnya.
(naf/naf/detik)
