PRABUMULIH, bisnissumsel.com –
Gubernur Sumatera Selatan Dr. H. Herman Deru mengapresiasi kemajuan dan kinerja Pemerintah Kota Prabumulih dalam membangun daerah hingga memasuki usia ke-25 tahun. Di tengah tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah, Herman Deru mengajak Pemkot Prabumulih untuk melakukan rasionalisasi pendapatan dan belanja secara terukur, sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Herman Deru dalam Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-25 Kota Prabumulih Tahun 2026 di Gedung DPRD Kota Prabumulih, Senin (19/10/2026).
Menurut Herman Deru, perjalanan selama 25 tahun sejak Prabumulih menjadi daerah otonom baru merupakan fase penting yang menunjukkan kematangan pemerintahan dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
“Secara umum, kelembagaan yang sudah berusia 25 tahun merupakan organisasi yang matang karena telah melewati berbagai rintangan, jalan terjal, berbukit, hingga berbelok. Mungkin masyarakat dan pemerintah setempat tidak terlalu merasakan perubahannya, tetapi kami yang melihat dari luar cukup takjub menyaksikan kemajuan Prabumulih hingga berada di titik ini,” ungkapnya.
Ia menegaskan, berbagai capaian tersebut harus menjadi modal untuk melanjutkan pembangunan dan memenuhi target yang telah direncanakan. Namun, pemerintah daerah juga perlu bersikap realistis dalam menyikapi kondisi keuangan yang tidak selalu sejalan dengan proyeksi saat perencanaan pembangunan disusun.
Herman Deru memahami bahwa kepala daerah dan DPRD menghadapi tantangan dalam menjaga kesinambungan pembangunan, terutama ketika masyarakat terus menantikan realisasi berbagai program dan janji pembangunan.
Karena itu, ia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terjebak dalam sikap saling menyalahkan. Sebaliknya, pemerintah perlu mencari solusi melalui penyesuaian perencanaan, penerimaan, dan belanja sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
“Jawabannya adalah merasionalisasi cara berpikir kita. Penerimaan dan belanja harus dirasionalisasi. Yang bisa kita benahi adalah bagaimana meningkatkan pendapatan daerah, tetapi caranya jangan sampai memberatkan masyarakat,” tegasnya.
Ia menjelaskan, optimalisasi PAD dapat dilakukan melalui tiga sumber utama, yakni pajak daerah, retribusi daerah, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pengelolaannya perlu memperhatikan keseimbangan antara peningkatan penerimaan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, prinsip take and give harus menjadi landasan dalam mengoptimalkan pendapatan daerah. Pemerintah perlu memastikan masyarakat memperoleh manfaat yang sepadan dengan kewajiban yang mereka tunaikan.
Sebagai contoh, apabila pemerintah meningkatkan penerimaan dari sektor pelayanan air bersih, kualitas air dan pelayanannya juga harus diperbaiki. Begitu pula dengan sektor parkir yang perlu dibarengi dengan peningkatan fasilitas, penataan lokasi, dan kualitas pelayanan.
“Kalau kita ingin meningkatkan pendapatan, perbaiki juga pelayanannya. Ada timbal balik antara apa yang dibayarkan masyarakat dengan apa yang mereka terima. Dengan begitu, optimalisasi pendapatan bisa berjalan tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat,” jelasnya.
Herman Deru juga mendorong Pemkot Prabumulih untuk mencermati potensi penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Menurutnya, perubahan porsi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang semakin besar bagi kabupaten/kota perlu dimanfaatkan secara optimal. Sementara itu, potensi penerimaan dari pajak bahan bakar juga perlu terus digali.
Di sisi lain, ia mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara penghematan anggaran dan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN). Meskipun pemerintah harus melakukan penghematan, ia berharap upaya tersebut tidak serta-merta mengurangi penghasilan yang dibawa pulang ASN.
“Saya selalu menyampaikan pentingnya penghematan, tetapi take home pay ASN tetap kita upayakan agar tidak dikurangi. Kita harus fleksibel dalam menyikapi kondisi keuangan, dengan tetap memperhatikan keberlangsungan pelayanan pemerintahan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Herman Deru turut mengapresiasi sinergi antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Prabumulih, DPRD, jajaran pemerintahan di tingkat RT dan RW, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Menurutnya, pembangunan daerah tidak dapat berjalan optimal tanpa kerja sama yang baik antara pemerintah daerah, lembaga legislatif, aparat, dan seluruh elemen masyarakat.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk tetap menjalankan amanah dengan ikhlas dan penuh semangat. Baginya, kesempatan melayani masyarakat merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh.
“Saya mengapresiasi kinerja Prabumulih, mulai dari wali kota dan wakil wali kota, DPRD, hingga jajaran RT dan RW. Pemerintahan tidak mungkin berjalan dengan baik apabila tidak ada sinergi antara pemerintah dan parlemen, serta dukungan Forkopimda. Semua berada dalam satu lingkaran yang mengemban amanah untuk memajukan Kota Prabumulih,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Prabumulih H. Arlan menyampaikan bahwa peringatan Hari Jadi ke-25 bukan sekadar seremoni, melainkan momentum untuk merefleksikan perjalanan pembangunan sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan kota yang maju, adil, makmur, dan sejahtera.
Ia menyebutkan, berbagai capaian pembangunan yang diraih Prabumulih tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat. Semangat kebersamaan dan gotong royong, menurutnya, menjadi kekuatan utama dalam membangun daerah.
Mengusung semangat Hari Jadi ke-25 Kota Prabumulih Tahun 2026, Arlan mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan pemerintahan yang bersih dan kondusif demi terciptanya masyarakat yang makmur dan sejahtera.
Arlan juga memaparkan sejumlah indikator pembangunan Kota Prabumulih. Berdasarkan data yang disampaikannya, jumlah penduduk Prabumulih mencapai 215.917 jiwa yang tersebar di enam kecamatan serta 45 kelurahan dan desa.
Pertumbuhan ekonomi Prabumulih meningkat dari 5,01 persen pada 2024 menjadi 5,37 persen pada 2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga meningkat dari 77,08 pada 2024 menjadi 79,17 pada 2025, dengan potensi mencapai 79,70 pada 2026. Sementara itu, angka kemiskinan turun dari 9,70 persen pada 2025 menjadi 9,37 persen pada 2026.
“Atas nama Pemerintah Kota Prabumulih, kami mengucapkan terima kasih atas bantuan pembangunan yang terus diberikan kepada Kota Prabumulih,” ujar Arlan.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sumatera Selatan Dr. H. Herman Deru juga menandatangani prasasti peresmian TKIT Alhayza Prabumulih serta menyerahkan bantuan berupa mobil tangki air kepada Pemerintah Kota Prabumulih.
Rapat Paripurna Istimewa tersebut turut dihadiri Anggota DPR RI Dr. H. M. Giri Ramanda N. Kiemas, Hj. Kartika Sandra Desi, S.H., M.M., Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Selatan Hj. Feby Deru, serta jajaran pemerintah daerah dan tamu undangan lainnya.(Adi/bs)
