Palembang, bisnissumsel.com –
PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) menghormati penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) BADAI Anti Korupsi Sumatera Selatan di Kantor Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Palembang, Selasa (10/11).
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah aspirasi terkait dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi, termasuk penggunaan BBM subsidi oleh kendaraan operasional perusahaan, dugaan ketidaksesuaian penggunaan QR Code Subsidi Tepat, serta permintaan penguatan pengawasan dan penindakan terhadap SPBU yang terbukti melakukan pelanggaran. Pertamina memandang aspirasi tersebut sebagai masukan dan bagian dari kontrol sosial masyarakat dalam mewujudkan penyaluran BBM subsidi yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Rusminto Wahyudi, menyampaikan bahwa penyaluran BBM bersubsidi dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan pemerintah, termasuk Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 beserta perubahannya, yang mengatur kriteria konsumen pengguna dan peruntukan BBM bersubsidi.
“Pertamina Patra Niaga menghormati setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat. Kami berkomitmen menjaga penyaluran BBM subsidi agar sesuai dengan ketentuan dan diterima oleh konsumen pengguna yang berhak. Setiap informasi maupun dugaan penyimpangan yang disampaikan akan menjadi perhatian dan ditindaklanjuti melalui proses penelusuran serta verifikasi secara objektif berdasarkan ketentuan yang berlaku,” ujar Rusminto.
Terkait dugaan penggunaan BBM subsidi oleh kendaraan operasional perusahaan, Pertamina menjelaskan bahwa penyaluran Biosolar mengacu pada kriteria konsumen pengguna, jenis kendaraan, peruntukan penggunaan, serta persyaratan yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, terhadap dugaan ketidaksesuaian penggunaan QR Code Subsidi Tepat, Pertamina akan melakukan penelusuran berdasarkan data registrasi kendaraan dan transaksi penyaluran BBM. Apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan, tindak lanjut dapat dilakukan sesuai ketentuan, termasuk pemblokiran QR Code atau nomor polisi kendaraan yang terindikasi melakukan pelanggaran.
Pertamina Patra Niaga juga terus memperkuat pengawasan terhadap lembaga penyalur melalui pemantauan transaksi, pemeriksaan operasional SPBU, serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang terbukti. Berdasarkan data periode Januari hingga Oktober 2026, sebanyak 161 SPBU di wilayah Sumbagsel telah dikenai sanksi. Penerapan sanksi dilakukan secara proporsional berdasarkan hasil pemeriksaan, tingkat pelanggaran, serta ketentuan yang berlaku, termasuk melalui koordinasi dengan instansi berwenang apabila diperlukan.
“Pertamina tidak memberikan toleransi terhadap penyalahgunaan penyaluran BBM subsidi. Setiap pelanggaran yang terbukti akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Kami juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, regulator, dan aparat penegak hukum dalam meningkatkan efektivitas pengawasan penyaluran BBM subsidi,” tambah Rusminto.
Pertamina Patra Niaga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam pengawasan penyaluran BBM subsidi dengan menyampaikan informasi atau pengaduan melalui Pertamina Contact Center (PCC) 135. Informasi pendukung seperti lokasi, waktu kejadian, nomor polisi kendaraan, maupun dokumentasi terkait akan membantu proses penelusuran dan verifikasi agar dapat ditindaklanjuti secara tepat dan objektif.(Ferdi/bs)
