BMKG Prediksi Puncak Kemarau Juli-September, Waspadai Kekeringan dan ISPA

Foto: Ilustrasi cuaca panas di Jakarta (Haris/detikcom)

Jakarta, bisnissumsel.com –

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat mulai bersiap menghadapi musim kemarau yang diprediksi mencapai puncaknya Juli hingga September 2026. Antisipasi dini diperlukan guna mengurangi risiko kekeringan, gangguan kesehatan, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan puncak musim kemarau akan terjadi secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia.

Pada Juli 2026, puncak kemarau diperkirakan terjadi di 83 Zona Musim (ZOM) atau sekitar 12,26 persen wilayah daratan Indonesia. Kondisi tersebut kemudian meluas pada Agustus menjadi 369 ZOM atau sekitar 48,84 persen wilayah daratan.

Sementara pada September 2026, puncak kemarau diprediksi masih terjadi di 169 ZOM atau sekitar 25,41 persen luas daratan Indonesia.

Menghadapi kondisi tersebut, BMKG meminta berbagai sektor mulai melakukan langkah mitigasi, termasuk sektor pangan, sumber daya air, hingga kesehatan masyarakat.

Di sektor pertanian, petani disarankan menyesuaikan jadwal tanam dan memilih varietas yang lebih tahan terhadap kekeringan. BMKG juga mendorong penggunaan tanaman yang membutuhkan lebih sedikit air serta memiliki siklus tanam lebih singkat.

“Para petani juga bisa menyesuaikan dengan menanam tanaman hortikultura yang juga cocok pada saat periode kering ini. Jadi banyak hal yang bisa juga masih dilakukan menghadapi kondisi kemarau,” kata Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena.

Selain itu, sektor sumber daya air diminta mempercepat revitalisasi waduk, memperbaiki jaringan distribusi air, serta memastikan pasokan air bersih tetap tersedia bagi masyarakat selama musim kemarau.

Wanti-wanti ISPA

BMKG juga mengingatkan pemerintah daerah agar menyiapkan mekanisme respons cepat jika kualitas udara memburuk akibat cuaca kering yang berpotensi meningkatkan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

“Pemerintah daerah juga diharapkan menyiapkan mekanisme respons cepat untuk antisipasi memburuknya kualitas udara yang berpotensi memicu ISPA,” ujar Ardhasena.

(naf/kna/detik)