Jakarta, bisnissumsel.com-
Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kamaruddin Amin mengungkapkan kegelisahannya atas pengelolaan wakaf di Indonesia. Sebab pengelolaan wakaf selama ini masih terjebak pada instrumen konvensional.
Bentuk pengelolaan wakaf tradisional yaitu aset wakaf berupa benda fisik, tidak bergerak, atau bergerak selain uang yang manfaatnya ditahan dan digunakan untuk kepentingan umum atau sosial. Menurut Kamaruddin sudah waktunya wakaf harus bertransformasi menjadi pilar ekonomi produktif yang inovatif.
“Kita menghadapi gap yang sangat besar antara potensi dan aktualisasi. Dinamika perwakafan nasional harus segera beradaptasi dengan tantangan sosial-ekonomi. Ke depan, diversifikasi instrumen wakaf ke sektor bisnis produktif adalah keharusan. Wakaf tidak boleh lagi hanya dipandang secara statis, tapi harus dikelola secara profesional untuk kesejahteraan anak bangsa,” kata Kamaruddin saat memberi pidato kunci Rakernas BWI 2026 bertajuk “Wakaf Berdampak dan Berkelanjutan” di Jakarta, Rabu (15/7).
Rakernas BWI yang berlangsung salama dua hari hingga Kamis (16/7) besok diikuti oleh 536 pengurus dari tingkat Pusat hingga kabupaten dan kota. Salah satu yang diusung dalam Rakernas adalah menekankan urgensi integrasi agenda nasional dan modernisasi Nazir guna menutup celah lebar antara potensi besar wakaf dengan aktualisasi ekonomi yang ada.
Kamaruddin juga menyoroti keterbatasan otoritas lembaga yang ada saat ini dan mendorong percepatan revisi Undang-Undang Wakaf tahun depan. Dia juga menginstruksikan langkah afirmatif berupa sertifikasi massal bagi Nazir di seluruh Indonesia.
“Nazir adalah aktor sentral. Tanpa peningkatan kapasitas dan sertifikasi kompetensi, kualitas perwakafan kita tidak akan beranjak naik,” kata Kamaruddin.
Dalam kesempatan yang sama Sekretaris BWI, Anas Nasihin, menekankan bahwa keberhasilan transformasi pengelolaan wakaf bergantung pada integrasi agenda kerja antara pusat dan daerah yang selama ini masih terfragmentasi atau terpecah-pecah. Rakernas 2026 menjadi jembatan untuk menyatukan visi seluruh divisi di daerah melalui penguatan konsolidasi nasional.
“Ini adalah era baru bagi BWI. Kita harus mensyukuri kemajuan IT bukan sekadar sebagai alat komunikasi, tapi sebagai instrumen untuk menyambungkan semua agenda nasional yang selama ini terpisah. Tidak ada lagi sekat jarak atau keterbatasan kuota fisik bagi pengurus daerah untuk berkontribusi,” kata Anas.
Dia menekankan perlunya keterlibatan aktif seluruh lini kepengurusan BWI. “Kami melibatkan seluruh elemen sesuai tugas dan fungsinya (tusi) agar rencana kerja ke depan benar-benar matang dan terintegrasi. Dengan koordinasi daring yang intensif, gagasan solutif untuk memecahkan problem administrasi dan peruntukan wakaf di masyarakat dapat segera kita eksekusi bersama,” paparnya.
(dvs/erd/detik)
