Jakarta, bisnissumsel.com –
Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris Ed Miliband menilai pemerintah Israel tutup mata terhadap apa yang disebutnya sebagai pembersihan etnis yang dilakukan oleh para pemukim di Tepi Barat. Pembersihan etnis merujuk warga Palestina yang tergusur oleh pemukim Israel.
Dilansir AFP, Selasa (8/9/2026), Miliband mengatakan kepada parlemen bahwa pemerintah Inggris akan memberlakukan “larangan impor barang dari permukiman ilegal di wilayah pendudukan”, dalam langkah yang dikoordinasikan dengan negara-negara lain.
“Pemerintah Inggris sepakat bahwa terjadi pembersihan etnis terhadap warga Palestina di wilayah Tepi Barat, yang dilakukan oleh teroris pemukim,” kata Miliband.
“Terlalu sering pemerintah Israel menutup mata terhadap hal ini, dan yang lebih buruk lagi, anggota pemerintahannya telah mengeluarkan pernyataan serta mengambil tindakan yang mendukung pengusiran paksa warga Palestina,” ujarnya kepada para anggota parlemen.
Miliband juga mengumumkan bahwa Inggris akan “mengambil tindakan terhadap perusahaan dan individu tertentu yang menyediakan layanan seperti konstruksi, infrastruktur, pembiayaan, atau real estat untuk perluasan permukiman”.
Miliband mengatakan langkah-langkah tersebut akan mulai berlaku dalam waktu enam hingga sembilan bulan. Miliband menambahkan bahwa Inggris menjatuhkan sanksi terhadap “kelompok pemukim ekstremis lainnya yang telah mendukung atau menghasut tindakan kekerasan terhadap komunitas Palestina”.
Miliband, putra dari pengungsi Yahudi yang pindah ke Inggris, mengatakan ia bangga dengan warisan Yahudi-nya dan teguh dalam dukungannya terhadap Israel.
“Sama sekali tidak ada pertentangan antara hal ini dan dukungan saya terhadap Negara Palestina,” tambahnya.
Pemerintah Inggris sebelumnya telah menangguhkan lebih dari 30 izin ekspor senjata yang digunakan oleh militer Israel selama perang melawan Hamas di Gaza.
Miliband mengatakan Inggris kini akan “menolak semua permohonan izin untuk senjata dan ekspor lainnya yang secara material berkontribusi pada pendudukan”.
Menteri Luar Negeri tersebut juga mengumumkan sanksi terhadap sayap keuangan Hizbullah di Lebanon, Asosiasi Al-Qard Al-Hasan, serta pemberlakuan kembali sanksi ekonomi terhadap Iran sejalan dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat.
(rfs/zap/detik)
