Jakarta, bisnissumsel.com –
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka disebut akan membentuk kementerian koordinator (kemenko) baru jika resmi terpilih dalam Pilpres 2024. Kemenko ini dibentuk untuk menjalankan program makan siang dan susu gratis yang mereka canangkan.
Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko mengatakan rencananya program ini akan langsung dijalankan secara bertahap jika paslon itu benar menjabat Presiden dan Wakil Presiden.
Namun dalam pelaksanaannya nanti, ia menjelaskan pemerintah perlu melibatkan sejumlah instansi seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan. Atas dasar inilah pihaknya membuka peluang akan dibentuknya Kemenko baru.
“Prabowo‐Gibran merencanakan program ini akan dibangun dengan format kolaborasi para pemangku kepentingan di sektor industri pangan nasional,” kata Budiman dalam keterangannya kepada detikcom, Rabu (21/2/2024).
“Karena urgensi program dan ini merupakan bagian dari program terbaik hasil cepat yang telah disampaikan oleh Prabowo-Gibran, sehingga memerlukan pendekatan khusus agar segera terlaksana, maka tidak tertutup kemungkinan dibentuk Kemenko khusus untuk program ini,” terangnya lagi.
Dengan keberadaan Kemenko baru ini nanti, pemerintah bisa melakukan belanja negara secara efektif dari hulu ke hilirisasi. Di saat yang bersamaan pemerintah juga bisa mengembangkan konsep collaborative farming yang melibatkan industri pangan untuk memenuhi kebutuhan program ini.
“Desa akan diandalkan sebagai basis produksi komoditi dan bahan pangan yang dibutuhkan untuk menyediakan makan siang dan minum susu gratis,” terang Budiman.
Meski begitu, Budiman menegaskan rencana ini masih dalam bentuk pembahasan dan belum bisa dipastikan. Karenanya pembentukan kemenko baru demi berjalannya program makan siang dan susu gratis ini masih akan terus dibahas lebih lanjut.
“Jadi itu salah satu yang kita diskusikan, tapi memang belum definitif (pasti) ya. Ini masih ide-ide yang sudah disampaikan, masih belum diputuskan apakah (nantinya) akan dibentuk badan sendiri, apakah kemenko yang ada dialihfungsikan, apakah kemenko yang ada di tambah fungsinya itu masih belum diputuskan,” paparnya.
Lebih dari itu, Budiman menjelaskan, setidaknya ada beberapa kementerian yang akan terlibat dalam koordinasi dan implementasi program, yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian UMKM Koperasi, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan.
(ara/ara/detik)
