Jakarta, bisnissumsel.com –
Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) memangkas prospek pertumbuhan ekonomi global pada hari Selasa. Lonjakan harga energi yang dipicu oleh perang di Timur Tengah jadi biang kerok lesunya pertumbuhan ekonomi.
IMF menilai dunia sudah bergeser ke skenario yang lebih buruk dengan pertumbuhan lebih lemah karena gangguan pasokan energi imbas konflik di Selat Hormuz terus berlanjut.
Setidaknya ada tiga skenario pertumbuhan ekonomi tahun ini yang dirilis IMF, lebih lemah, lebih buruk, dan sangat parah. Semua kondisi tergantung pada bagaimana kondisi perang Timur Tengah berlangsung.
Dilansir dari Reuters, Rabu (15/4/2026), pada prospek terburuk IMF, ekonomi global berada di ambang resesi, dengan harga minyak rata-rata US$ 110 per barel pada tahun 2026 dan US$ 125 pada tahun 2027.
Sementara itu prospek yang paling baik, IMF mengasumsikan konflik di Timur Tengah berumur pendek dan harga minyak kembali normal pada paruh kedua tahun 2026 dengan rata-rata harga minyak US$ 82 per barel.
Sementara itu, di skenario risiko sedang, IMF membayangkan konflik sedikit lebih panjang yang membuat harga minyak tetap sekitar US$ 100 per barel tahun ini dan US$ 75 pada tahun 2027, dengan pertumbuhan global turun menjadi 2,5% tahun ini dari 3,4% pada tahun 2025.
Beberapa menit setelah merilis prospek tersebut, Kepala Ekonom IMF Pierre-Olivier Gourinchas justru mengatakan prospek itu bisa jadi sudah usang. Dia mengatakan gangguan energi yang terus berlanjut dan tidak adanya jalan yang jelas untuk mengakhiri konflik, kemungkinan skenario buruk IMF terlihat sangat mungkin terjadi.
“Saya akan mengatakan bahwa kita berada di antara skenario sedang dan skenario buruk. Dan tentu saja, setiap hari yang berlalu dan setiap hari kita mengalami lebih banyak gangguan di bidang energi, kita semakin mendekati skenario buruk,” kata Gourinchas.
Padahal tanpa adanya konflik di Timur Tengah, IMF memprediksi prospek pertumbuhan ekonomi bisa naik menjadi 3,4%, karena berlanjutnya peningkatan investasi teknologi, suku bunga yang lebih rendah, tarif AS yang tidak terlalu ketat, dan dukungan fiskal di beberapa negara.
(acd/acd/detik)
