Jakarta, bisnissumsel.com –
Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan pondok pesantren masih belum menjangkau banyak penerima manfaat. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah agar lebih banyak santri dapat memperoleh akses terhadap program pemenuhan gizi.
Menteri Agama RI Nasaruddin Umar mengatakan pondok pesantren merupakan salah satu kelompok yang membutuhkan perhatian lebih dalam pelaksanaan Program MBG. Namun, hingga saat ini cakupan program di lingkungan pesantren masih sangat terbatas.
“Pondok pesantren ini kan, boleh dikatakan ini yang paling memerlukan sentuhan. Tapi, ternyata baru 1 persen yang bisa tersentuh dalam pondok pesantren ini,” ujar Nasaruddin saat Konferensi Pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2026).
Menurut Nasaruddin, perluasan Program MBG di pondok pesantren membutuhkan kerja sama yang lebih erat antara Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Agama, pemerintah daerah, serta berbagai lembaga terkait. Dengan kolaborasi tersebut, pelaksanaan program diharapkan dapat menjangkau lebih banyak pesantren dan madrasah di berbagai daerah.
“Kita berharap kerja sama Kemenag dengan pondok pesantren, madrasah, dan kelompok-kelompok lainnya insyaallah akan lebih proaktif bersama-sama dengan lembaga-lembaga kita nanti,” katanya.
Senada dengan hal tersebut, Kepala BGN Sudaryono menegaskan salah satu fokus perbaikan tata kelola Program MBG adalah memperkuat kolaborasi dan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, BGN membuka ruang komunikasi seluas-luasnya agar berbagai kendala dalam pelaksanaan program dapat diselesaikan bersama.
“Persoalan ketiga adalah menyelesaikan persoalan kolaborasi, komunikasi, dan dukungan publik. Kami memastikan bahwa BGN membuka diri untuk berkomunikasi dengan semua pihak, baik pemerintah daerah maupun seluruh instrumen penyelenggaraan negara, agar kita sama-sama membereskan ini semua,” jelas Sudaryono.
Nasaruddin juga mengapresiasi langkah BGN yang mulai memperkuat tata kelola Program MBG. Menurutnya, pembenahan data dan koordinasi antarlembaga menjadi modal penting untuk memperluas jangkauan program kepada kelompok yang membutuhkan, termasuk santri di pondok pesantren.
“Saya memberikan apresiasi kepada pengelola MBG yang baru. Walaupun baru beberapa hari, tetapi kami merasakan adanya perubahan data yang sangat relevan dengan data yang kami miliki dibandingkan sebelumnya. Kalau data kita tepat, saya kira gampang sekali kita mengurai permasalahan,” tutur Nasaruddin.
Ia berharap perbaikan tata kelola yang tengah dilakukan pemerintah dapat mempercepat perluasan pelaksanaan Program MBG di lingkungan pondok pesantren. Dengan sinergi antarkementerian, pemerintah daerah, dan berbagai lembaga terkait, semakin banyak santri diharapkan dapat merasakan manfaat Program MBG.
(mal/sao/detik)
