Asmara, bisnissumsel.com –
Di kawasan Tanduk Afrika, kepentingan geopolitik berbagai aktor dunia terus memicu ketegangan dan konflik akibat persaingan pengaruh politik.
Di tengah perebutan itu, negara seperti Eritrea tampaknya semakin memegang peranan penting. Negara otokratis yang dijalankan oleh penguasa lama Isaias Afewerki ini mengendalikan titik-titik pesisir strategis di Laut Merah, terutama pelabuhan Assab dan Massawa.
Pada Juli 2026, serangkaian konsultasi diplomatik di Kairo yang melibatkan kekuatan regional seperti Mesir, Somalia, Eritrea, dan utusan tinggi Amerika Serikat (AS) menyoroti peran Eritrea yang semakin besar. Eritrea dinilai mampu membantu mengoordinasikan pendekatan untuk menyelesaikan tantangan keamanan yang serius di Tanduk Afrika dan Laut Merah, serta memfasilitasi perdagangan.
Lokasi unik Eritrea di sepanjang rute maritim ini menjadi semakin strategis di tengah konflik perdagangan internasional. Garis pantai negara kecil di dekat Selat Bab-al-Mandeb tersebut membentang lebih dari 1.000 kilometer serta berbatasan dengan Sudan di barat laut dan Jibuti di tenggara.
Namun, kepentingan strategis utama Eritrea bergantung pada pihak yang berada di seberang selat tersebut, yang pada titik tersempitnya berukuran kurang dari 30 kilometer.
Lokasi strategis
“Yaman terletak di seberang Laut Merah, yang membuat lokasi Eritrea sangat menarik, karena Yaman berada dalam keadaan krisis dan keamanan maritim di kawasan tersebut terancam,” kata Abdurahman Sayed selaku Direktur lembaga penelitian Horn of Africa Centre for Regional Integration (CRI) di London kepada DW.
“Satu-satunya rute aman di area tersebut membentang melalui Eritrea, saat ini wilayah ini tidak ada masalah keamanan,” tambahnya.
Kelompok milisi teroris Houthi yang didukung oleh Iran terus menyerang kapal-kapal komersial di Laut Merah dari pesisir Yaman.
Selama sepuluh tahun terakhir, Yaman juga menyaksikan salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Menurut laporan yang diterbitkan oleh Badan Pengungsi PBB pada Juli 2026Kekerasan yang terus berlanjut, keruntuhan ekonomi, kekeringan, dan banjir telah memperburuk penderitaan di negara itu.
Sayed menekankan bahwa kediktatoran kuat yang telah mengakar selama puluhan tahun di Eritrea tidak menoleransi segala bentuk perbedaan pendapat. Dalam berbagai indeks kebebasan internasional, negara Afrika ini sering kali hanya berada di urutan kedua setelah Korea Utara.
Sejak negara tersebut resmi didirikan 32 tahun lalu, tidak pernah ada pemilihan umum di negara satu partai di bawah penguasa lama Afewerki tersebut.
Stabilitas semu?
Namun, hal ini juga yang menjadi alasan mengapa tidak ada konflik kekerasan di negara itu. Jika dibandingkan dengan pemain lain di kawasan seperti Etiopia, Sudan, dan Yaman, Eritrea tampak seperti pulau perdamaian yang memudahkan kegiatan bisnis.
“Karena alasan ini, semua negara, termasuk kekuatan regional seperti Arab Saudi dan Mesir yang mengendalikan Terusan Suez, ingin menjaga hubungan stabil dengan Eritrea,” tegas Sayed.
Pada saat yang sama, hal ini pada akhirnya bisa menjadi titik lemah negara tersebut. “Negara ini diperintah oleh satu orang dan tidak ada lembaga konstitusional. Hal itu membuat negara ini sangat rentan jika tokoh kuat tersebut lengser dari kekuasaan,” lanjut Sayed.
Tidak ada tokoh kuat di lingkaran dalam autokrat berusia 80 tahun itu yang dipandang sebagai penerus yang jelas. Menurut Sayed, hal ini memicu kekhawatiran bahwa situasi keamanan dapat runtuh setelah sang presiden tidak lagi berkuasa.
Alternatif Selat Hormuz?
Eritrea terus memberikan pengaruhnya karena Laut Merah kini telah muncul sebagai salah satu rute laut terpenting di dunia, terutama bagi negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar, dan Uni Emirat Arab.
Perang dengan Iran semakin memperkuat posisi Eritrea karena krisis ini sekali lagi menunjukkan pentingnya geopolitik sentral dari titik-titik sempit maritim seperti Hormuz dan Bab-al-Mandeb.
Salah satu alternatif yang layak jika Selat Hormuz terus diblokir berulang kali adalah agar negara-negara Teluk dan mitra mereka mencari rute melalui pelabuhan-pelabuhan Arab Saudi yang terletak lebih jauh di Laut Merah.
Meskipun Arab Saudi memiliki pipa minyak yang membentang dari beberapa wilayah pedalaman ke pelabuhan Yanbu-Al-Bahr di Laut Merah, rute alternatif ini dapat dengan mudah terancam dari segi keamanan sehingga berpotensi mendorong harga minyak lebih tinggi dari saat ini.
“Oleh karena itu, Eritrea saat ini memiliki kepentingan strategis yang besar. Hal ini telah berlangsung selama berabad-abad dan akan terus demikian,” tegas Sayed.
Berebut akses Laut Merah
Sementara itu, negara-negara tetangga Eritrea, khususnya Etiopia yang terkurung daratan, berjuang keras untuk mempertahankan akses ke Laut Merah sebagai rute perdagangan. Rute ini sangat penting bagi ekspor minyak dari Tanduk Afrika ke seluruh dunia, terutama ke Eropa dan benua Amerika.
Selama beberapa dekade, Jibuti telah mendominasi logistik perdagangan regional sebagai mitra pelabuhan laut terpenting Etiopia, sedangkan Eritrea tersingkir secara ekonomi.
Namun, Perdana Menteri Etiopia Abiy Ahmed selama bertahun-tahun terus menuntut akses berdaulat ke laut. Hal ini terjadi lebih dari tiga dekade setelah perpecahan negara tersebut dengan Eritrea. Ketika Eritrea memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1993, Etiopia kehilangan akses langsungnya dan sejak saat itu bergantung pada negara-negara tetangganya untuk seluruh perdagangan lautnya.
Mempertahankan netralitas dan keseimbangan kini terbukti sangat sulit. Pada awal tahun 2026, hubungan rapuh antara Etiopia dan Asmara, wilayah Erirea, sudah mengancam akan memanas di tengah perselisihan mengenai akses Etiopia ke rute perdagangan maritim.
“Konteks utama dari manuver strategis terbaru Eritrea di Tanduk Afrika dan Laut Merah adalah meningkatnya ketegangan dengan Etiopia,” kata Michael Woldemariam selaku peneliti di School of Public Policy di University of Maryland dan Atlantic Council.
“Asmara berusaha membangun kemitraan yang dapat berfungsi sebagai penyeimbang bagi Addis Ababa. Penjangkauan diplomatik terbarunya ke Mesir, Somalia, angkatan bersenjata Uni Emirat Arab, Arab Saudi, kelompok oposisi Etiopia, dan bahkan Amerika Serikat harus dilihat dengan latar belakang ini,” katanya kepada DW.
Sementara itu, koridor perdagangan baru di Laut Merah juga mulai terbentuk. Pada Mei 2026, Eritrea dan Mesir menandatangani perjanjian untuk membangun koneksi angkutan langsung antara pelabuhan Mesir dan Eritrea di Laut Merah guna memperluas perdagangan independen serta rantai pasokan di kawasan tersebut.
Rekam jejak pelanggaran HAM
Namun, tidak ada jaminan jangka panjang terkait Eritrea karena sejarah pendek negara tersebut hampir seluruhnya diwarnai oleh kekerasan yang mengakibatkan banyak orang mencari kehidupan yang lebih baik di tempat lain.
“Orang-orang pertama kali melarikan diri dari Eritrea ke Sudan pada tahun 1967 untuk menghindari tentara kekaisaran Haile Selassie. Pada tahun 1980-an, orang-orang melarikan diri dalam jumlah besar dari kediktatoran militer Etiopia. Sejak tahun 2001, orang-orang sekali lagi melarikan diri dalam jumlah besar akibat pelanggaran hak asasi manusia, wajib militer, perang, dan ketiadaan prospek,” kata Magnus Treiber, seorang peneliti migrasi yang berspesialisasi dalam Tanduk Afrika di Institut Etnologi di Universitas Munich.
“Penyebab pelarian hampir tidak berubah. Namun, karena Uni Eropa kini hampir tidak menawarkan kesempatan untuk mencari suaka, warga Eritrea kini melarikan diri ke seluruh dunia,” tambahnya.
Setidaknya 700.000 orang telah meninggalkan negara tersebut sejak didirikan, yang merupakan sekitar seperlima dari total populasinya. Pertumbuhan populasi negara ini berada di bawah 2%, sebuah angka yang sangat rendah jika dibandingkan dengan banyak negara di kawasan tersebut.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris.
Diadaptasi oleh Muhammad Hanafi
Editor: Rizki Nugraha
(nvc/nvc/detik)
