MANILA, bisnissumsel.com –
ASEAN Centre for Energy (ACE) hari ini resmi meluncurkan 9th ASEAN Energy Outlook (AEO9). Laporan ini mengungkap bahwa ketahanan energi ASEAN ke depan akan semakin bergantung pada kemampuan negara-negara anggotanya dalam mengelola permintaan energi, mengintegrasikan infrastruktur, serta memobilisasi investasi secara kolektif.
Dalam Baseline Scenario (BAS), total konsumsi energi final ASEAN diperkirakan meningkat dari sekitar 485 juta ton setara minyak (million tonnes of oil equivalent/Mtoe) pada 2025 menjadi 2.047 Mtoe pada 2060. Peningkatan ini didorong oleh produksi industri, angkutan barang, kebutuhan pendinginan rumah tangga, pembangunan perkotaan, serta layanan digital.
Pada saat yang sama, posisi perdagangan bahan bakar fosil ASEAN semakin kurang menguntungkan, seiring meningkatnya ketergantungan terhadap impor minyak dan melemahnya daya saing ekspor bahan bakar fosil lainnya. Kondisi ini membuat kawasan semakin rentan terhadap gangguan eksternal yang dapat meningkatkan biaya di berbagai sektor perekonomian.
Untuk memahami dampak dari berbagai pilihan kebijakan, AEO9 membandingkan tiga jalur transisi: Baseline Scenario (BAS), AMS Target Scenario (ATS), dan ASEAN Coordinated Transition Scenario (ACTS). Ketiganya bukan prediksi, melainkan gambaran mengenai bagaimana sistem energi ASEAN dapat berkembang berdasarkan tingkat implementasi kebijakan, pencapaian target, penggunaan teknologi, mobilisasi investasi, dan kerja sama regional yang berbeda.
Dalam BAS, konsumsi energi final ASEAN diperkirakan mencapai 2.047 Mtoe pada 2060. Penerapan kebijakan dan target nasional dalam ATS dapat menekannya menjadi 1.482 Mtoe. Sementara itu, melalui ACTS, percepatan efisiensi energi, elektrifikasi, dan peralihan bahan bakar dapat menurunkan konsumsi tersebut lebih jauh menjadi 1.073 Mtoe—hampir separuh dari tingkat dalam BAS—dengan tetap mendukung arah pembangunan ekonomi regional yang serupa.
Kebutuhan energi dalam jalur ACTS akan dipenuhi melalui bauran pasokan yang lebih beragam, percepatan pengembangan energi terbarukan, penguatan jaringan listrik, serta integrasi regional yang lebih erat. Namun, mewujudkan transisi terkoordinasi ini juga membutuhkan investasi di seluruh sistem energi, mulai dari pembangkit dan jaringan listrik hingga teknologi serta infrastruktur untuk meningkatkan efisiensi dan mendorong elektrifikasi pada sektor pengguna akhir.
“Ketahanan energi ASEAN tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak energi yang dapat kita produksi atau impor, tetapi juga oleh seberapa efisien kita menggunakannya dan seberapa terintegrasi sistem energi kita. AEO9 menegaskan bahwa koordinasi regional kini menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan energi tetap terjangkau, andal, dan berketahanan seiring meningkatnya permintaan,” ujar Direktur Eksekutif ASEAN Centre for Energy, Dato’ Ir. Ts. Razib Dawood.
Kelola Permintaan untuk Menjaga Ketahanan Energi ASEAN
Perbandingan ketiga jalur tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak harus selalu diikuti oleh peningkatan konsumsi energi dalam skala yang sama. Efisiensi energi dapat menekan tingkat permintaan, sementara elektrifikasi dan peralihan bahan bakar mengubah cara kebutuhan energi dipenuhi. Dalam ACTS, porsi listrik dalam konsumsi energi final diperkirakan meningkat menjadi 57,2% pada 2060, dibandingkan 22,6% dalam BAS.
Untuk mencapai perubahan tersebut, langkah-langkah di sisi permintaan perlu menjadi bagian utama dari transisi. Penerapan standar efisiensi yang lebih tinggi, elektrifikasi, serta penggantian teknologi pada waktu yang tepat dapat mencegah terkuncinya pola penggunaan energi yang tidak efisien selama puluhan tahun. Langkah-langkah ini juga dapat mengurangi ketergantungan ASEAN terhadap bahan bakar impor sekaligus membatasi kebutuhan pembangunan infrastruktur pasokan energi baru yang berbiaya tinggi.
Integrasi Energi Bersih Jaringan Listrik dan Pasar Regional
Pengelolaan permintaan perlu berjalan beriringan dengan transformasi besar pada sistem ketenagalistrikan. Untuk mencapai target ASEAN agar energi terbarukan menyumbang 45% dari total kapasitas pembangkit terpasang pada 2030, kawasan ini perlu menambah kapasitas sekitar 26 GW per tahun—hampir empat kali lipat dari laju penambahan tahunan sebelumnya.
Tantangannya, potensi energi terbarukan, pusat konsumsi energi, dan sumber fleksibilitas sistem tersebar secara tidak merata di ASEAN. Karena itu, penguatan jaringan listrik domestik, penyimpanan energi, dan fleksibilitas sistem perlu dikembangkan sejalan dengan ASEAN Power Grid serta perdagangan listrik lintas batas.
Interkoneksi memungkinkan negara-negara anggota mengakses bauran pembangkitan dan profil permintaan yang saling melengkapi, sekaligus mendukung pemanfaatan sumber daya secara lebih efisien dan meningkatkan keandalan sistem. Untuk merealisasikan manfaat tersebut, ASEAN memerlukan perencanaan yang terkoordinasi, standar teknis yang selaras, serta aturan pasar yang mendukung perdagangan listrik regional secara andal.
Dorong Investasi untuk Transisi Energi Pasca 2030
Kebutuhan investasi transisi energi tidak hanya mencakup pembangunan kapasitas pembangkit energi terbarukan. ACTS mendorong perubahan di kedua sisi sistem energi: memperluas sekaligus mendekarbonisasi pasokan, serta mengganti, meningkatkan, dan mengonversi teknologi di sektor industri, transportasi, bangunan komersial, dan rumah tangga. Transisi ini juga membutuhkan infrastruktur pendukung, terutama jaringan listrik domestik dan lintas batas.
AEO9 memperkirakan ACTS membutuhkan investasi kumulatif sekitar USD 14,1 triliun hingga 2060, atau rata-rata sekitar USD 405 miliar per tahun. Investasi ini akan mendukung elektrifikasi yang lebih luas, percepatan pengembangan energi terbarukan, serta integrasi energi regional yang lebih erat.
Namun, kebutuhan tersebut tidak cukup dijawab hanya dengan menambah volume pembiayaan. ASEAN juga memerlukan daftar proyek yang kredibel dan siap didanai, perencanaan terintegrasi, kontrak yang layak dibiayai (bankable), akses jaringan yang transparan, serta pembagian risiko yang adil. Infrastruktur lintas batas juga membutuhkan kesepakatan mengenai pembagian biaya dan skema pembiayaan di antara negara-negara yang terlibat.
Dalam kerangka tersebut, AEO9 menempatkan target ASEAN 2030 sebagai tonggak penting untuk mempercepat implementasi, bukan sebagai akhir transisi. Pembangkit listrik, jaringan listrik, fasilitas industri, bangunan, dan kendaraan beroperasi melampaui beberapa siklus kebijakan. Karena itu, keputusan yang diambil hari ini akan membentuk ketahanan energi, daya saing, kebutuhan investasi, dan tingkat emisi kawasan hingga jauh setelah 2030.
AEO9 mendorong arah regional jangka panjang yang lebih jelas dan berkesinambungan dalam setiap siklus ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC), dengan tetap mempertimbangkan kondisi masing-masing negara. Penguatan kapasitas perencanaan, regulasi, pembiayaan, dan implementasi dapat memberikan kepastian bagi pemerintah, perusahaan utilitas, dan investor di tengah perubahan teknologi, pasar, serta kondisi geopolitik.
“Keberhasilan atau kegagalan transisi akan ditentukan pada tahap implementasi. ASEAN kini membutuhkan rangkaian proyek yang layak dibiayai, jaringan listrik yang lebih kuat, serta aturan pasar yang memberikan kepastian bagi investor untuk merealisasikan investasi dalam skala besar. Setiap siklus APAEC harus membawa kawasan ini semakin dekat menuju sistem energi jangka panjang yang terintegrasi,” tambah Dato’ Razib.
9th ASEAN Energy Outlook dikembangkan oleh ACE bersama para ahli nasional dari negara-negara anggota ASEAN dan Regional Energy Policy and Planning Sub-Sector Network. Laporan ini memadukan analisis permintaan dan pasokan energi regional dengan optimalisasi sektor ketenagalistrikan, serta mencakup seluruh negara anggota ASEAN hingga 2060.
Pengembangan AEO9 terlaksana berkat dukungan Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) Inggris melalui ASEAN-UK Green Transition Fund (GTF); Pemerintah Australia melalui ASEAN-Australia Energy Cooperation Programme (AAECP) di bawah Australia for ASEAN Futures Initiative (Aus4ASEAN Futures); serta Pemerintah Norwegia melalui ASEAN Climate Change and Energy Project (ACCEPT) Fase II di bawah Norway–ASEAN Regional Integration Programme (NARIP).
AEO9 juga memperoleh kontribusi dari sejumlah lembaga mitra, termasuk Columbia Center on Sustainable Investment (CCSI) di Columbia University dan Bank Dunia melalui Multi-Phase Programmatic Approach: Accelerating Sustainable Energy Transition (MPA ASET), serta dukungan keahlian teknis pemodelan dari Stockholm Environment Institute (SEI).
ACE menyampaikan apresiasi kepada seluruh mitra pendukung atas kontribusi yang diberikan selama proses penyusunan laporan ini serta dukungan mereka dalam memperkuat analisis energi regional, pemodelan, pengembangan kebijakan, dan peningkatan kapasitas di ASEAN.
Laporan lengkap dapat diakses melalui: https://go.aseanenergy.org/publication-aeo9 dan executive summary melalui: https://go.aseanenergy.org/summary-aeo9.
