Jakarta, bisnissumsel.com –
Operasi Patuh Jaya 2026 digelar dimulai hari ini hingga 8 November. Sebanyak 2.938 personel gabungan dikerahkan dalam operasi tersebut.
“Operasi ini akan berlangsung selama 14 hari, mulai dari tanggal 26 Oktober sampai dengan 8 November 2026, dengan melibatkan 2.938 personel gabungan, di mana Polri ada 2.798, 80 dari TNI, 30 Dishub DKI Jakarta, dan 30 Satpol PP,” kata Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto saat memimpin apel di Lapangan Presisi Polda Metro Jaya, Senin (26/10/2026).
Dadang mengatakan, operasi kali ini mengusung tema ‘Polisi Bersama Masyarakat Mewujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman, dan Berkeselamatan’. Dia menyebut keselamatan lalu lintas harus diwujudkan bersama, baik petugas maupun masyarakat.
“Dalam hal ini, instansi terkait, tokoh masyarakat, orang tua, guru, dan masyarakat itu sendiri untuk membangun kepatuhan yang lahir dari kecerdasan murni dari dalam diri pribadi, kesadaran pribadi. Oleh karena itu, cara bertindak operasi ini lebih dominan pada upaya preemtif dan preventif,” jelasnya.
Ada beberapa pelanggan yang menjadi sasaran dalam operasi tahun ini. Dadang merinci, pelanggaran itu yakni pengendara motor yang tidak menggunakan helm sesuai SNI, pengendara mobil yang tidak memakai sabuk pengaman, penggunaan ponsel saat berkendara, pelanggaran rambu atau marka, menerobos lampu merah, melebihi batas kecepatan hingga melawan arus.
Dadang berpesan kepada anggota yang terlibat agar melakukan pendataan dan pemetaan. Dia meminta mereka memetakan titik rawan pelanggaran melawan arus.
“Identifikasi akar masalahnya, apakah kurangnya rambu peringatan, minimnya pengawasan, atau faktor rekayasa lalu lintas. Petakan titik rawan kecelakaan. Identifikasi akar masalahnya, apakah kondisi jalan rusak, kurangnya penerangan lampu jalan, minimnya rambu, atau minimnya pengawasan,” kata dia.
“Petakan dan identifikasi pelanggaran kacamata seperti tidak memakai helm. Catat identitas, alamat rumah, atau asal sekolah bagi pelanggar yang masih berstatus pelajar. Cari tahu akar masalahnya melalui pendekatan humanis, apakah karena faktor ekonomi tidak mampu membeli helm atau sekadar rendahnya kesadaran masyarakat,” imbuhnya.
Dia juga menegaskan agar anggota mengedepankan cara bertindak yang tegas, humanis namun sesuai aturan. Dia mewajibkan adanya dokumentasi video untuk setiap penindakan yang dilakukan.
“Harus dilakukan dengan menggunakan video, baik itu melalui bodycam atau rekaman HP. Di sini petugas menggunakannya sebagai bahan pengawasan, akuntabilitas, dan evaluasi,” tuturnya.
Dia juga meminta Provost terlibat aktif dalam melakukan pengawasan untuk memastikan tidak adanya pelanggaran anggota. Dia meminta anggota mengedepankan edukasi dan pencegahan, namun tetap melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang membahayakan keselamatan.
“Dampak yang kita harapkan dari terselenggaranya operasi ini adalah meningkatnya kepatuhan masyarakat secara nyata, terutama pada wilayah-wilayah yang menjadi target kita. Jadi tetapkan targetnya, mana wilayahnya, kita akan melihat apakah di situ sudah terjadi kepatuhan atau tidak,” kata dia.
“Kemudian berkurangnya angka pelanggaran yang berulang, terjaganya keselamatan seluruh pengguna jalan, termasuk terlaksananya kegiatan pembinaan di lingkungan masyarakat melalui Polmas,” pungkasnya.
(wnv/eva/detik)
