Kyiv – Ukraina marah usai Rusia menjadikan empat wilayahnya, yang kini diduduki Rusia, sebagai bagian dari daerah pemilihan (dapil) untuk Pemilu Rusia 2024. Ukraina mengancam akan mengadili setiap pemantau Pemilu yang dikirim ke wilayah itu.
Dilansir Reuters, Minggu (10/12/2023), pemilihan Presiden Rusia bakal digelar pada tahun 2024, termasuk di wilayah pendudukan Rusia. Ukraina menyatakan pemilihan tersebut harus ‘batal demi hukum’.
Majelis Tinggi Rusia telah menetapkan pemilihan presiden digelar pada Maret 2024 dan ketuanya, Valentina Matviyenko, menyatakan penduduk di empat wilayah Ukraina yang diduduki Rusia dapat memilih Presiden Rusia untuk pertama kalinya.
Rusia mengklaim telah mencaplok wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhya dan Kherson di wilayah timur dan selatan Ukraina lewat referendum tahun lalu. Namun, referendum itu dianggap palsu oleh pemerintah Ukraina dan negara-negara Barat. Rusia juga merebut semenanjung Laut Hitam Krimea dari Ukraina pada tahun 2014.
“Kami menyerukan kepada komunitas internasional untuk secara tegas mengutuk niat Rusia untuk menyelenggarakan pemilihan presiden di wilayah pendudukan Ukraina, dan menjatuhkan sanksi terhadap mereka yang terlibat dalam organisasi dan tindakan mereka,” kata Kementerian Luar Negeri Ukraina dalam sebuah pernyataan.
Laporan tersebut juga memperingatkan negara-negara lain agar tidak mengirim pemantau ke ‘pemilihan palsu’. Ukraina mengatakan bahwa pelanggar akan ‘menghadapi tanggung jawab pidana’.
“Pemilu apa pun di Rusia tidak ada hubungannya dengan demokrasi. Pemilu hanya berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan rezim Rusia tetap berkuasa,” kata kementerian itu.
Putin Bersiap Maju Pilpres Lagi
Presiden Rusia, Vladimir Putin, telah mengumumkan dirinya akan mencalonkan diri kembali dalam Pemilu 2024. Pencalonan ini membuka peluang bagi Putin untuk berkuasa lima periode sebagai Presiden Rusia dan semakin memperluas kekuasaannya hingga tahun 2030.
Dilansir AFP), Putin yang saat ini berusia 71 tahun telah memegang jabatan penting di Rusia sejak tahun 1999 dan memenangkan empat Pemilu Presiden Rusia. Dia sempat menjabat sebagai Perdana Menteri (PM) dan Presiden Rusia dalam sistem di mana oposisi hampir tidak ada.
Pengumuman resmi soal pencalonan dirinya kembali sebagai Presiden Rusia disampaikan Putin pada Jumat (8/12) waktu setempat. Saat itu, Putin menghadiri acara Kremlin yang juga diikuti oleh para jajaran militer termasuk pasukan yang dikerahkan dalam pertempuran di Ukraina sejak invasi dilancarkan Februari tahun lalu.
“Saya tidak akan menyembunyikannya, saya memiliki pemikiran berbeda pada waktu yang berbeda. Namun inilah saatnya keputusan harus diambil,” ucap Putin dalam seremoni tersebut.
“Saya akan mencalonkan diri sebagai Presiden Federasi Rusia,” ujar Putin mengumumkan pencalonannya kembali.
Dia berbicara dengan Letnan Kolonel Artyom Zhoga, seorang perwira militer Rusia, yang beberapa saat sebelumnya mendesak Putin untuk maju capres lagi.
“Berkat tindakan Anda, keputusan Anda, kita memperoleh kebebasan. Kami membutuhkan Anda. Rusia membutuhkan Anda,” ucap Zhoga kepada Putin sebelum pengumuman itu.
Analis politik Tatiana Stanovaya menilai pengumuman Putin yang terkesan spontan dalam acara untuk veteran militer itu merupakan hal yang tidak biasa. Namun, dia menilai hal itu sarat dengan simbolisme.
“Para pahlawan (militer) — ‘bapak-bapak Donbas’ — ingin melihat Putin kembali menjadi presiden,” sebutnya.
Putin tidak akan menghadapi tantangan besar dalam upayanya meraup masa jabatan kelima, dan menurut para analis, dia kemungkinan akan mencari mandat seluas mungkin untuk menyembunyikan perselisihan domestik terkait konflik Ukraina.
Pemilu Rusia akan digelar selama tiga hari mulai 15 Maret hingga 17 Maret 2024. Lima partai besar diperbolehkan mengajukan calon mereka dalam pemilu tahun depan, namun diketahui mereka semua mendukung Kremlin dan invasi Rusia ke Ukraina.
Putin pun berpeluang kembali mencalonkan diri setelah amandemen Konstitusi Rusia yang kontroversial tahun 2020 lalu menghapuskan batasan dua masa jabatan presiden secara berturut-turut. Amandemen itu memungkinkan Putin kembali maju capres untuk dua masa jabatan 6 tahun.
Dengan demikian, Putin dapat memperpanjang kekuasaannya atas Rusia, setidaknya hingga tahun 2036. Putin telah menjabat Presiden Rusia sebanyak empat periode, yang terdiri atas tahun 2000-2008 untuk periode pertama dan kedua, kemudian tahun 2012 hingga saat ini untuk periode ketiga dan keempat.
Masa jabatan Presiden Rusia yang awalnya 4 tahun juga telah diperpanjang menjadi 6 tahun masa jabatan sejak tahun 2008 lalu pada era pemerintahan Dmitry Medvedev, yang merupakan sekutu dekat Putin. Selain menjabat presiden, Putin juga pernah menjabat sebagai PM Rusia selama dua periode, yakni tahun 1999-2000 dan tahun 2008-2012.
(haf/lir/detik)
