Jakarta, bisnissumsel.com –
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta PLN segera mengambil langkah mitigasi pemadaman listrik bergilir. Hal itu ia ungkap menyusul pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa.
Menurutnya, PLN perlu melakukan evaluasi secara terukur dan komprehensif agar kejadian serupa tidak terjadi. Pasalnya, kendala kelistrikan menjadi kewenangan dan kendali PLN.
“Saya mendengar informasi ada beberapa daerah terjadi pemadaman bergilir. Saya minta PLN untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur, komprensif untuk memberikan kenyamanan bagi pelanggan dengan tidak ada lagi pemadaman. Dengan kata lain segera atasi masalah teknis ini, karena masalah teknis semuanya ini kewenangan dan kendalinya memang ada di PLN,” ujar Bahlil dikutip dari situs resmi Kementerian ESDM, Sabtu (20/6/2026).
Bahlil juga sudah bicara dengan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, membahas persoalan tersebut. Menurut Bahlil, PLN perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional dan memastikan seluruh proses berjalan optimal.
Selain itu, mendorong langkah-langkah yang lebih cepat dan terukur demi memastikan sistem kelistrikan kembali normal.
“Tadi saya sampai di jalan juga saya bicara sama Pak Dirut. Saya katakan bahwa segera melakukan langkah-langkah mitigasi yang terukur agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, termasuk dalamnya adalah pemadaman yang dikeluhkan oleh rakyat. Pemerintah sudah tegas, tinggal PLN segera merealisasikannya,” tegas Bahlil.
Di sisi lain, Bahlil membantah kabar pemadaman listrik terjadi karena kekurangan pasokan batu bara pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Ia menegaskan, kebutuhan batu bara untuk PLN telah diantisipasi melalui penugasan kepada perusahaan-perusahaan batu bara nasional.
“Total kebutuhan batu bara PLN itu 154 juta. Dari 154 juta itu Dirjen Minerba sudah memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan batu bara nasional itu sebesar 180 sampai 190 juta yang sudah dikontrakan 134 juta ton, artinya tinggal sekitar 18 juta kan? Di mananya ada kekurangan. Teknisnya, untuk sampai di power plan-nya itu bukan tugas Dirjen Menerba. Itu sudah merupakan teknis daripada manajemen logistik PLN,” tutur Bahlil.
Pemerintah tegaskan agar PLN segera menuntaskan persoalan teknis yang menyebabkan pemadaman serta memperkuat sistem pengawasan dan mitigasi operasional. Dengan begitu, layanan listrik kepada masyarakat dapat kembali berjalan normal, andal, dan memberikan rasa nyaman bagi pelanggan di berbagai daerah
(ahi/hns/detik)
