Palembang, bisnissumsel.com –
Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru menyatakan dukungannya terhadap implementasi Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah pusat. Ia menekankan pentingnya pembenahan data, integrasi perizinan, serta koordinasi lintas sektor agar target tersebut tercapai cepat dan tepat sasaran di Sumsel.
Hal itu disampaikan Gubernur Herman Deru saat menerima audiensi Komisioner Badan Pengelola (BP) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Doddy Bursman beserta jajaran di Ruang Tamu Gubernur, Kamis (13/11/2025) siang.
Dalam pertemuan tersebut, Herman Deru berdiskusi mengenai rincian target program, jangka waktu pelaksanaan, serta alokasi kuota pembangunan rumah untuk setiap provinsi.
“Saya ingin agar Sumsel segera menyiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) percepatan pencapaian target 3 juta rumah. Namun sebelum ke tahap pembiayaan, saya ingin membenahi dulu data dari kabupaten/kota—mulai dari rumah yang sudah memiliki IMB maupun yang belum. Ini penting agar pembangunan terarah dan terintegrasi,” ujarnya.
Gubernur juga menegaskan agar proses perizinan dan pengembangan perumahan tidak mengabaikan aspek tata ruang dan lingkungan.
“Jangan sampai pengembang membangun di kawasan yang merupakan lahan sawah produktif atau hutan lindung. Semua harus melalui izin yang jelas dan data yang valid agar percepatan pembangunan bisa optimal,” tegasnya.
Selain membahas pembangunan hunian, Herman Deru juga menyoroti pentingnya literasi dan inklusi keuangan masyarakat, terutama dalam konteks pembiayaan rumah dan pengelolaan dana pribadi.
Menurutnya, meskipun tingkat inklusi keuangan di Sumsel sudah tinggi, tingkat literasi keuangan masyarakat masih perlu ditingkatkan.
“Saya mendorong agar program literasi keuangan dilakukan secara masif, agar masyarakat paham bagaimana mengelola uang dan investasi dengan baik. Jangan sampai masyarakat punya animo tinggi membeli rumah, tapi gagal karena masalah kredit kecil seperti pinjaman online,” katanya.
Herman Deru berharap sinergi antara BP Tapera, OJK, dan pemerintah daerah dapat melahirkan solusi komprehensif untuk percepatan pembangunan rumah rakyat di Sumsel.
“Harapan saya, dengan kolaborasi dan data yang terintegrasi, Sumatera Selatan bisa menjadi provinsi tercepat dalam mendukung target nasional 3 juta rumah. Kuncinya ada pada data dan koordinasi,” tutupnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Herman Deru didampingi Anggota DPD RI sekaligus Duta Literasi Sumsel, dr. Hj. Ratu Tenny Leriva Herman Deru.
Ratu Tenny menjelaskan bahwa pihaknya terus mendorong peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan. Ia menegaskan komitmennya dalam memperkuat gerakan literasi dan inklusi keuangan di Sumatera Selatan.
“Pada tahun 2020, saya mulai berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengembangkan program literasi dan inklusi keuangan di daerah. Saat itu tingkat literasi dan inklusi keuangan di Sumatera Selatan masih tergolong rendah, namun kini sudah mencapai di atas 80 persen. Meski demikian, literasi pengelolaan keuangan dan investasi masyarakat masih perlu ditingkatkan,” ungkapnya.
Menurut Ratu, banyak masyarakat sudah memiliki akses ke produk keuangan seperti tabungan, asuransi, maupun layanan digital, tetapi belum sepenuhnya memahami cara mengelola keuangan secara mandiri dan bijak. Karena itu, ia bersama OJK menginisiasi program edukasi door to door untuk memberikan pemahaman langsung kepada masyarakat mengenai fungsi dan peran OJK serta pentingnya pengelolaan keuangan yang sehat.
“Melalui pendekatan langsung ini, masyarakat tidak hanya tahu cara menabung, tetapi juga belajar mengelola uang dengan baik, berinvestasi secara aman, serta memanfaatkan layanan keuangan digital dengan bijak. Mereka juga diharapkan terhindar dari investasi bodong, judi online, dan hal-hal yang merugikan,” jelasnya.
Selain itu, ia bersama OJK juga ikut mengembangkan program pemberdayaan bagi seratus ribu generasi muda melalui program Sultan Muda yang diinisiasi Pemprov Sumsel agar dapat berwirausaha melalui UMKM. Dalam setiap kegiatan, pihaknya terus mendorong penerapan sistem cashless untuk menumbuhkan budaya transaksi digital yang aman dan efisien.
“Jangan sampai masyarakat hanya mampu menerima dana atau bantuan, tetapi tidak paham bagaimana mengelolanya secara optimal. Karena itu, kami terus melakukan pembinaan dan sosialisasi agar literasi finansial benar-benar menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari,” tegasnya.
Melalui berbagai langkah tersebut, Ratu berharap tingkat literasi dan inklusi keuangan di Sumatera Selatan terus meningkat sehingga masyarakat semakin mandiri, cerdas, dan berdaya secara ekonomi.
Sementara itu, Komisioner BP Tapera, Doddy Bursman, menjelaskan bahwa program 3 Juta Rumah merupakan bagian dari Asta Cita Presiden yang bertujuan menyediakan hunian layak bagi seluruh masyarakat Indonesia.
“BP Tapera dibentuk pada tahun 2019 dengan tugas menghimpun dan menyalurkan dana jangka panjang yang murah dan berkelanjutan. Awalnya hanya untuk ASN, namun kini juga mencakup pegawai swasta dan masyarakat umum,” jelasnya.
Menurut Doddy, BP Tapera menghimpun dana dari peserta dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan perumahan murah yang berjangka panjang dan berkelanjutan. Dengan dukungan 41 mitra bank penyalur, pihaknya optimistis program 3 juta rumah dapat berjalan sukses di seluruh Indonesia, termasuk Sumatera Selatan.(Din/bs)
