Jakarta, bisnissumsel.com –
Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) mulai menimbulkan tekanan pada industri farmasi nasional. Ketergantungan terhadap impor bahan baku obat membuat biaya produksi meningkat, sehingga memunculkan kekhawatiran akan kenaikan harga obat di pasaran.
Menyikapi kondisi tersebut, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI menyiapkan sejumlah langkah untuk membantu industri farmasi bertahan di tengah lonjakan biaya produksi sekaligus menjaga ketersediaan obat bagi masyarakat.
Kepala BPOM RI Taruna Ikrar mengatakan pihaknya telah mengundang pelaku industri farmasi untuk menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi akibat situasi ekonomi global dan pelemahan rupiah.
Berikut sejumlah strategi yang disiapkan BPOM untuk meredam dampak kenaikan biaya produksi obat:
1. Mempermudah Perubahan Sumber Bahan Baku Obat
Taruna menjelaskan BPOM tidak memiliki kewenangan untuk mengendalikan harga bahan baku obat yang sebagian besar masih diimpor. Namun, lembaganya dapat memberikan kemudahan dalam proses perizinan apabila perusahaan ingin beralih ke pemasok bahan baku yang lebih kompetitif.
Menurut dia, selama ini perpindahan sumber bahan baku dari satu negara ke negara lain membutuhkan berbagai pengujian yang memakan biaya dan waktu.
“Misalnya perusahaan sebelumnya mengimpor bahan baku dari Belanda, lalu ingin beralih ke India. Biasanya diperlukan uji stabilitas, uji standar, dan berbagai persyaratan lainnya yang cukup besar,” beber Taruna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
BPOM kini membuka ruang relaksasi dengan tetap memperhatikan standar keamanan dan mutu produk.
2. Relaksasi Persyaratan Uji Bahan Baku Tertentu
Taruna mengatakan BPOM dapat memberikan kemudahan berupa pengurangan sejumlah proses pengujian apabila negara asal bahan baku telah memiliki dokumen standar mutu yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan demikian, industri farmasi tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan yang besar untuk melakukan pengujian berulang.
“Nah, ini BPOM bisa bantu. Perusahaan bisa melakukan perpindahan tanpa perlu melakukan berbagai uji tambahan, selama dokumen standardisasi dari negara asal sudah tersedia,” katanya.
Langkah ini diharapkan dapat menekan biaya produksi yang meningkat akibat fluktuasi nilai tukar.
3. Memberikan Fleksibilitas Penggantian Kemasan Obat
Selain bahan baku, biaya kemasan juga menjadi salah satu komponen yang terdampak kenaikan harga impor. Karena itu, BPOM memberikan fleksibilitas kepada industri farmasi yang ingin mengganti jenis kemasan menjadi lebih ekonomis.
Sebagai contoh, perusahaan dapat mengganti kemasan berbahan plastik dengan alternatif lain yang lebih murah namun tetap memenuhi standar keamanan.
“Kalau dia mau ganti kemasan, dari yang dulunya plastik menjadi hanya kertas, itu sudah mengurangi bebannya. Itu bagian dari diskresi Badan POM,” ujar Taruna.
4. Menekan Industri Tidak Langsung Menaikkan Harga Obat
Taruna menegaskan berbagai relaksasi yang diberikan BPOM bertujuan membantu industri mengurangi beban biaya sehingga tidak terburu-buru menaikkan harga produk obat.
Menurut dia, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara keberlangsungan industri farmasi dan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan obat dengan harga terjangkau.
“Tujuannya apa? Jangan langsung menaikkan harga. Kami sudah membantu agar pasokan untuk masyarakat tetap terjaga,” katanya.
5. Berkoordinasi dengan Otoritas Obat Negara Lain
BPOM juga menjalin komunikasi dengan otoritas pengawas obat di berbagai negara untuk mencari solusi bersama dalam menghadapi gejolak harga bahan baku dan rantai pasok global.
Langkah tersebut dilakukan mengingat tekanan terhadap industri farmasi tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga dipengaruhi situasi global, termasuk konflik geopolitik yang berdampak pada perdagangan internasional.
(naf/up/detik)
