Jakarta, bisnissumsel.com –
Badan Gizi Nasional (BGN) menggenjot pembangunan dan aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Langkah ini merupakan bagian dari pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditargetkan beres hanya dalam kurun waktu sepekan ke depan.
Kepala BGN Sudaryono menegaskan percepatan ini dieksekusi memakai pendekatan berbasis data, agar intervensi gizi benar-benar menyasar area yang paling membutuhkan. Prioritas utama mencakup wilayah Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, hingga Nias.
“Wilayah Papua, NTT, Nias, Maluku, Maluku Utara, dan daerah-daerah yang jauh menjadi prioritas karena masyarakat di sana sangat membutuhkan,” ujar Sudaryono, Kamis (6/8/2026).
“Arahan Bapak Menko Pangan bersama seluruh kementerian dan lembaga adalah memastikan pelaksanaannya berjalan cepat, tepat sasaran, dan terkoordinasi dengan baik,” lanjutnya.
Pangkas Target demi Tekan Stunting
Pembangunan SPPG di kawasan 3T dikebut lantaran daerah-daerah tersebut masih dibayang-bayangi prevalensi stunting yang tinggi. Tak tanggung-tanggung, BGN memangkas target waktu penyelesaian SPPG dari yang semula satu bulan menjadi cuma satu minggu.
Langkah ‘ngebut’ ini diuji lewat pemetaan data lintas kementerian dan lembaga, salah satunya memanfaatkan data milik Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
“Dari data ini kita overlay (petakan) dengan data Kementerian Kesehatan, mana yang menjadi prioritas, yang angka stuntingnya tinggi dan sangat tinggi, kemudian kita petakan dengan data dapur yang sudah siap,” terang Sudaryono.
Dari hasil pemetaan objektif berbasis bukti tersebut, BGN berhasil mengidentifikasi sekitar 1.700 dapur gizi yang siap beroperasi di wilayah berisiko stunting tinggi.
“Ini Insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini,” tambahnya.
Waspada Calo SPPG
Di sisi lain, Mas Dar mewanti-wanti masyarakat agar tak tergiur iming-iming pihak tak bertanggung jawab yang mengklaim bisa membantu atau mempercepat pengajuan pembukaan SPPG. Ia menegaskan seluruh proses dijamin transparan, akuntabel, dan berjalan penuh lewat sistem resmi.
“Saya pastikan seluruh proses dilakukan melalui sistem. Tidak ada pihak yang dapat menjanjikan atau membantu pembukaan SPPG di luar mekanisme resmi,” tegasnya.
(sao/naf/detik)
