PALEMBANG, bisnissumsel.com –
Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru mendampingi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman dalam Rapat Koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026. Rapat tersebut berlangsung di Griya Agung, Palembang, Rabu (14/10/2026).
Rapat koordinasi ini menjadi momentum untuk memperkuat percepatan pemadaman, mencegah kebakaran berulang, serta meningkatkan sinergi lintas sektor dalam menangani karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah Sumsel. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Lingkungan Hidup RI Diaz Faisal Malik Hendropriyono beserta jajaran terkait.
Dalam kesempatan itu, Herman Deru menyampaikan perkembangan terkini penanganan karhutla di Sumsel sekaligus mengapresiasi perhatian dan dukungan pemerintah pusat terhadap upaya pengendalian kebakaran serta dampak kabut asap.
“Kabar baik sore ini, pesawat untuk operasi dry ice datang. Ini menjadi yang pertama kali di Indonesia. Kami merasa bangga dan diperhatikan karena pemerintah pusat hadir memberikan arahan serta bantuan yang memang sangat kami butuhkan,” ujar Herman Deru.
Menurut Herman Deru, dukungan pemerintah pusat sangat penting mengingat karakteristik wilayah Sumsel yang luas dan memiliki tingkat kerawanan karhutla cukup tinggi, terutama di kawasan lahan gambut.
Sumsel memiliki luas wilayah lebih dari 90.000 kilometer persegi, dengan luas perkebunan lebih dari 2,8 juta hektare, lahan pertanian lebih dari 700 ribu hektare, serta lahan gambut lebih dari 1,2 juta hektare.
Kondisi tersebut membuat penanganan karhutla membutuhkan pendekatan khusus dan berkelanjutan. Kebakaran di lahan gambut tidak hanya terjadi di permukaan, tetapi juga berpotensi meninggalkan bara di bawah tanah sehingga memerlukan pemantauan dan pendinginan secara terus-menerus.
Berdasarkan data pemantauan titik panas (hotspot) per 14 Oktober 2026, tercatat sebanyak 821 titik panas di Sumsel. Sebaran terbanyak berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dengan 625 titik, disusul Banyuasin sebanyak 126 titik dan Musi Banyuasin sebanyak 53 titik, sementara sisanya tersebar di sejumlah wilayah lain.
Herman Deru menjelaskan, sejumlah wilayah yang terdampak karhutla berada di kawasan yang mengelilingi Kota Palembang. Oleh karena itu, penanganan tidak hanya difokuskan pada pemadaman api, tetapi juga pada upaya mengurangi konsentrasi asap yang berdampak terhadap kualitas udara dan aktivitas masyarakat.
Untuk mendukung penanganan di lapangan, Sumsel mengerahkan sekitar 12.710 personel dari berbagai unsur. Mereka terdiri atas personel BPBD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, Polri, TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, Manggala Agni, Satpol PP, kelompok tani peduli api, masyarakat peduli api, perusahaan, serta relawan karhutla.
Selain pemadaman melalui jalur darat dan udara, pemerintah juga melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Hingga 13 Oktober 2026, operasi tersebut telah dilaksanakan sebanyak 75 sorti dengan total bahan semai lebih dari 70,4 ton , sesuai data yang disampaikan dalam rapat.
OMC dilakukan untuk meningkatkan peluang terjadinya hujan di wilayah rawan karhutla, membantu proses pemadaman, mengurangi konsentrasi asap, serta mendukung perbaikan kualitas udara.
Meski berbagai upaya terus dilakukan, kondisi asap masih menjadi tantangan tersendiri. Jarak pandang di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang bahkan sempat mencapai titik terendah sekitar 250 meter pada pagi hari.
Karena itu, Herman Deru menegaskan bahwa penanganan karhutla membutuhkan dukungan berkelanjutan, koordinasi yang kuat, serta pemanfaatan teknologi yang sesuai dengan kondisi di lapangan.
Sementara itu, Menko Polkam RI Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa Presiden RI memberikan perhatian serius terhadap penanganan karhutla di Sumsel.
Dalam koordinasi bersama pemerintah daerah, Pangdam, dan Kapolda, Presiden menekankan pentingnya percepatan pemadaman serta memastikan api benar-benar padam dan tidak kembali menyala.
Dudung juga menyampaikan apresiasi Presiden kepada seluruh personel yang terlibat dalam penanganan karhutla. Ia berharap penghargaan khusus dapat diberikan kepada prajurit TNI-Polri dan unsur terkait yang bekerja langsung di lapangan sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian mereka kepada bangsa dan negara.
“Penekanan Bapak Presiden adalah bagaimana percepatan pemadaman betul-betul dipastikan, api tidak menyala kembali,” tegas Dudung.
Ia mengingatkan bahwa penanganan karhutla bukan pekerjaan sederhana, terlebih ketika kebakaran terjadi di lahan gambut, kawasan yang sulit dijangkau, serta wilayah yang masih menyimpan bara di bawah permukaan tanah.
Untuk itu, Dudung memaparkan lima prioritas penanganan karhutla yang harus dilaksanakan secara terpadu.
Pertama, mempercepat pemadaman. Prioritas diberikan pada lahan gambut, lokasi yang sulit dijangkau, dan kebakaran bawah permukaan. Langkah yang harus dilakukan meliputi pendinginan, pembasahan, patroli ulang, serta verifikasi hingga seluruh titik kebakaran benar-benar tuntas.
Kedua, memperkuat operasi terpadu darat dan udara. Satgas darat menjadi tulang punggung penanganan, sementara operasi udara dioptimalkan melalui water bombing dan OMC sesuai kondisi cuaca serta kebutuhan di lapangan. Upaya ini juga mencakup dukungan terhadap pengujian teknologi dan produk pemadam.
Ketiga, memperkuat pencegahan. Integrasi data satelit, pemantauan termal, kondisi cuaca dan kekeringan, muka air gambut, laporan masyarakat, serta hasil patroli perlu dilakukan untuk menentukan prioritas penanganan sebelum api meluas.
Keempat, mempertegas tanggung jawab pemegang izin usaha. Pemegang Hak Guna Usaha (HGU), Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), dan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) harus memastikan kesiapan sarana, prosedur operasional, serta langkah pencegahan, terutama di wilayah yang mengalami kebakaran berulang.
Kelima, memperkuat penegakan hukum. Penindakan harus dilakukan secara profesional, objektif, berbasis bukti, dan tanpa tebang pilih.
Dudung menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi serius terhadap perusahaan yang wilayahnya berulang kali mengalami kebakaran, terutama apabila tidak disertai langkah pencegahan yang memadai. Penegakan hukum juga harus berjalan sesuai ketentuan tanpa intervensi dari pihak mana pun.
Selain itu, Dudung menekankan pentingnya penyatuan data dan komunikasi publik antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, informasi mengenai perkembangan karhutla dapat disampaikan secara akurat, terverifikasi, cepat, dan transparan.
Ia juga meminta agar Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta polisi hutan dilibatkan secara aktif dalam pengawasan kawasan rawan kebakaran. Menurutnya, pencegahan harus dilakukan sebelum kebakaran terjadi, bukan hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah meluas.
Terkait pengembangan teknologi pemadaman, Dudung turut menyinggung rencana pengujian bahan berbasis tebu yang diperoleh melalui komunikasi dengan pihak Brasil. Teknologi tersebut akan dikembangkan lebih lanjut apabila hasil pengujian menunjukkan efektivitas dalam membantu penanganan kebakaran.
Dudung juga mengingatkan bahwa kesejahteraan dan keselamatan petugas di lapangan harus menjadi perhatian bersama, mengingat besarnya risiko yang mereka hadapi selama operasi penanganan karhutla.
Melalui rapat koordinasi tersebut, pemerintah pusat dan daerah berkomitmen memperkuat penanganan karhutla di Sumsel, mulai dari percepatan pemadaman, pencegahan, pemanfaatan teknologi, hingga penegakan hukum terhadap pelanggaran.
Komitmen bersama yang ditekankan dalam rapat tersebut adalah mencegah sebelum terbakar, memadamkan sebelum meluas, dan menindak apabila terjadi pelanggaran.(Adi/bs)
