Baghdad, bisnissumsel.com –
Pemerintah Irak sedang memulai proses untuk mengusir pasukan koalisi militer internasional pimpinan Amerika Serikat (AS) dari negaranya. Ada apa di balik keputusan otoritas Baghdad ini?
Seperti dilansir Reuters, Rabu (10/1/2024), langkah itu diumumkan oleh kantor Perdana Menteri (PM) Mohammed Shia al-Sudani pada Jumat (5/1) waktu setempat, atau sehari setelah militer AS menewaskan seorang pemimpin milisi di Baghdad dalam aksi balasan untuk serangan terhadap personel militernya di Irak.
Kematian pemimpin milisi Irak itu memicu kemarahan di kalangan kelompok milisi pro-Iran yang menuntut pemerintah Irak untuk mengakhiri kehadiran koalisi militer AS di negara tersebut.
“Pemerintah sedang menetapkan tanggal dimulainya komite bilateral untuk mengakhiri kehadiran pasukan koalisi internasional di Irak secara permanen,” demikian pernyataan yang dirilis kantor PM Irak.
Ditambahkan seorang pejabat pemerintahan Baghdad bahwa komite bilateral itu akan mencakup perwakilan koalisi militer.
AS diketahui memiliki 900 tentara yang ditempatkan di Suriah dan 2.500 tentara di Irak dalam misi yang disebut untuk memberikan saran dan membantu pasukan lokal yang berusaha mencegah kebangkitan kelompok radikal Islamic State (ISIS).
ISIS, pada tahun 2014 lalu, menguasai sebagian besar wilayah di Suriah dan Irak sebelum akhirnya dikalahkan beberapa tahun kemudian. Otoritas Baghdad menetapkan kemenangan atas ISIS di wilayahnya pada Desember 2017 lalu.
PM Sudani memiliki kendali terbatas atas beberapa faksi yang didukung Iran di wilayah Irak. Dukungan faksi pro-Iran itu dibutuhkan oleh PM Sudani untuk memenangkan pemilu setahun lalu dan kini mereka membentuk blok yang kuat dalam koalisi pemerintahannya.
“Kami menekankan posisi tegas kami dalam mengakhiri keberadaan koalisi internasional setelah pembenaran untuk kehadirannya diakhiri,” ucap PM Sudani dalam pernyataan yang dirilis kantor PM Irak.
Seorang penasihat politik untuk PM Sudani menilai sang PM berada di bawah tekanan besar dari partai-partai Syiah yang dekat dengan Iran, yang berupaya mengakhiri kehadiran AS di wilayah Irak.
Masih belum jelas apakah pengumuman yang disampaikan PM Sudani itu semata-mata bertujuan untuk kepentingan internal dan politik, atau apakah komite yang disebutnya itu benar-benar akan menjalankan proses yang tak terhindarkan untuk mengakhiri kehadiran militer AS di Irak.
Pemerintah AS, dalam pernyataan pada awal pekan ini, menegaskan pihaknya tidak memiliki rencana untuk menarik pasukannya dari Irak.
“Saya tidak mengetahui adanya rencana apa pun [untuk menarik diri dari Irak],” kata Sekretaris Pers Departemen Pertahanan AS atau Pentagon Mayjen Pat Ryder saat berbicara kepada wartawan pada Senin (8/1) waktu setempat.
“Kami tetap fokus pada misi mengalahkan ISIS,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ryder mengatakan bahwa Pentagon tidak mengetahui adanya pemberitahuan apa pun kepada Departemen Pertahanan tentang rencana mengusir pasukan AS dari negara tersebut.
(nvc/ita/detik)
