Jakarta, bisnissumsel.com –
Presiden Palestina Mahmoud Abbas mendesak Presiden AS Donald Trump untuk menepati janji yang dibuat kepada negara-negara Arab guna mencegah pengusiran warga Palestina dan aneksasi tanah Palestina. Abbas mendesak Trump bekerja dan masyarakat internasional mewujudkan solusi dua negara.
“Kami meminta Presiden Trump untuk menepati janji yang ia sampaikan kepada para pemimpin Arab dan Islam pada bulan September lalu, yaitu mencegah aneksasi wilayah Palestina dan menolak pengusiran,” ujar Abbas, dilansir Anadolu Agency, Jumat (25/9/2026).
Hal itu disampaikan Abbas dalam pidatonya melalui rekaman video yang ditampilkan di sidang ke-81 Majelis Umum PBB. Diketahui Abbas tidak dapat menghadiri pertemuan di sidang PBB secara langsung selama dua tahun berturut-turut akibat pembatasan visa oleh AS.
Sebelumnya, Trump pada pertemuan di bulan September 2025, menjanjikan kepada para pemimpin Muslim dan Arab bahwa ia tidak akan membiarkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menganeksasi Tepi Barat yang diduduki, menurut laporan situs berita Amerika, Politico.
Diketahui, Trump mengumumkan rencana 20 poin untuk Gaza pada 29 September 2025, yang menyerukan penghentian perang, pertukaran sandera Israel dan tahanan Palestina, izin masuknya bantuan kemanusiaan ke wilayah kantong tersebut, serta penarikan pasukan Israel secara bertahap yang dikaitkan dengan pelucutan senjata faksi-faksi Palestina dan pengerahan pasukan stabilisasi internasional sementara.
Presiden Palestina juga mendesak AS untuk bekerja sama dengan kepemimpinan Palestina dan komunitas internasional guna menerapkan solusi dua negara berdasarkan hukum internasional.
Ia mengatakan bahwa pihak Palestina menyambut baik rencana perdamaian Trump, “namun belum melihat adanya kemajuan di lapangan.”
Abbas mengatakan rakyatnya sedang menghadapi salah satu “periode paling berbahaya dalam sejarah mereka,” seraya menyoroti pembunuhan, kehancuran, kelaparan, dan upaya pengusiran paksa di Jalur Gaza.
Ia juga menyoroti perluasan permukiman ilegal dan fragmentasi wilayah Tepi Barat yang diduduki, dan di Yerusalem Timur. Menurutnya, perluasan permukiman ilegal semakin cepat terjadi, sementara kekerasan oleh pihak pendudukan Israel meningkat di bawah perlindungan pasukan Israel.
Lebih lanjut, ia mengingatkan, kebijakan Israel yang “melanggar hukum internasional” akan menghancurkan solusi dua negara. Menurutnya ada “bahaya yang lebih besar” yang muncul dan menuntut tindakan segera.
Abbas menyatakan bahwa ancaman tersebut tidak lagi sekadar soal melemahkan solusi dua negara atau mencegah berdirinya negara Palestina, melainkan telah menjadi “ancaman eksistensial” terhadap keberadaan rakyat Palestina di tanah mereka sendiri.
Selain itu, dia juga menggambarkan perkembangan situasi di Tepi Barat dan Yerusalem Timur sebagai bagian dari “rencana kolonial yang jahat” untuk membuat kehidupan semakin sulit bagi warga Palestina. Situasi tersebut mendorong mereka ke arah pengusiran paksa.
“Rakyat kami akan tetap berada di tanah mereka dan tidak akan menerima pengusiran,” ujar Abbas, seraya menambahkan bahwa “pendudukan dan aktivitas permukiman bukanlah sebuah solusi.”
Abbas menegaskan bahwa setiap masa transisi pada akhirnya harus berujung pada penyatuan kembali Gaza dan Tepi Barat yang diduduki di bawah satu negara Palestina dengan satu angkatan bersenjata yang sah.
(yld/amw/detik)
